Oleh: munggang | 6 April 2009

Pendidikan Sebagai Eskalator Naik Kelas

anis

Pada tanggal 28 Februari 2009 yang lalu, saya berkesempatan menghadiri sebuah forum diskusi bernama Forum Balairung yang digagas oleh Tim Litbang Ikastara. Saat itu, tema yang diusung adalah “Tantangan Pemimpin Indonesia di Masa Depan” dan berhasil menghadirkan 4 orang pembicara: Anis Baswedan Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina), Rama Pratama (Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS), Sarbini (Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat), dan Danang Wicaksono (caleg DPR-RI dari Partai Gerindra).

Dalam forum tersebut, saya tertarik dengan ide yang disampaikan oleh Pak Anis. Sebagai seorang akademisi, beliau sangat menekankan betapa pentingnya arti pendidikan. Salah satu idenya yang menarik perhatian saya adalah bahwa pendidikan seharusnya tidak sekedar dipandang sebagai upaya pencerdasan melainkan juga harus diperlakukan sebagai instrumen untuk meningkatkan kelas seseorang.

Semua orang mungkin sepakat, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung kepada tingkat pendidikan penduduknya. Sedemikian pentingnya arti pendidikan ini hingga dituliskan oleh para founding fathers NKRI sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan boleh dibilang merupakan tiang utama dalam menyokong kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan tiap-tiap individu terhadap negara.

Pak Anis mengambil contoh dari sejarah nasional kita. Menilik kembali
ke 65 tahun silam, Indonesia merdeka dalam keadaan bodoh dan miskin. Problem utama yang dihadapi kala itu adalah minimnya jumlah sekolah. Hingga tahun 50-an, SMA hanya berdiri di kota-kota besar. Atas dasar semangat memenuhi janji kemerdekaan, pada tahun 60-an pemerintah pun mulai membangun SMA di semua kabupaten. Akhirnya, timbul fenomena menarik. Terjadi booming alumni SMA yang masuk ke perguruan tinggi. Inilah generasi muda terdidik pertama setelah Indonesia merdeka. Pada waktu itu, janji kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa seakan-akan terpenuhi. Pendidikan yang sebelumnya barang mahal, menjadi milik setiap orang tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi, budaya maupun keluarga. Memasuki tahun 70-an, kesempatan mendapatkan pekerjaan terbuka dengan lebar dan nyaris tidak ada persaingan bagi seluruh masyarakat terdidik. Semuanya terserap oleh pasar. Kelak, merekalah yang menjadi golongan menengah pertama Indonesia di era 80-an.

Inilah fakta, bagaimana tingkat pendidikan seseorang berbanding lurus dengan kesejahteraan dan status sosialnya di masyarakat. Sayangnya, tidak semua orang mampu menikmati pendidikan yang berkualitas. Semakin lama kita merdeka, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan pola pikir sebagian besar masyarakat terdidik di tanah air. Mereka yang sebelumnya mengenyam pendidikan secara mudah, mulai mempertimbangkan nilai-nilai tambah bagi pendidikan anak-anak mereka untuk menghadapai pelbagai tantangan masa depan. Di sinilah muasal lahirnya sekolah-sekolah swasta dengan kualitas dan biaya yang tinggi.

Akibatnya, hanya golongan kaya saja yang bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dan mempertahankan kelas sosial mereka. Muncul fenomena baru, yang kaya bertambah kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Jika kondisi ini terus berlanjut, tertutup sudah kesempatan setiap anak bangsa yang kebetulan lahir dari keluarga miskin, untuk melepaskan diri mereka dari belenggu kemiskinan.

Ketika kualitas pendidikan yang baik selalu dibenturkan dengan biaya tinggi, ketika itulah rekayasa struktural masyarakat melalui pendidikan terhenti. Satu-satunya peluang kaum miskin untuk naik kelas pun tertutup. Padahal, bekal pendidikan yang baik akan mempermudah tiap-tiap anak bangsa dalam membentuk masyarakat yang cerdas, sejahtera, adil dan makmur. Karena itu, komponen biaya seharusnya dikeluarkan dari masyarakat. Pendidikan yang baik dan berkualitas seharusnya bisa dinikmati oleh siapapun tanpa pandang bulu.

Memang, perlu diakui, biaya pendidikan yang baik dan berkualitas itu tidaklah murah. Namun, biaya yang mahal seyogiayanya tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat. Pendidikan adalah investasi. Oleh karenanya, harus diperlakukan sebagaimana layaknya sebuah investasi. Kenyataan yang terjadi selama ini, jika pendidikan selaku investasi dianalogikan sebagai pinjam uang ke bank, seluruh biaya pinjaman berikut beban bunganya harus dibayarkan di muka, bahkan sebelum manfaat pinjaman itu bisa dinikmati. Seharusnya, logika ini dibalik. Biarkanlah setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan terlebih
dahulu. Segala biaya yang diperlukan selama proses pendidikan tersebut,
dapat dibayarkan ketika mereka sudah lulus dan bisa hidup mandiri melalui pekerjaan yang layak.


Responses

  1. salam berkah,

    saya setuju dengan solusi yang saudara tawarkan di akhir artikel. hehehe🙂

  2. Salam juga Mas…
    Tulisan ini diilhami dari ide-ide yang disampaikan oleh Pak Anis Baswedan.

  3. hmm…susah juga kalo dibayarkan setelah berhasil dan dapat kerjaan,,nti kabuuuurrr
    tau sendiri indonesia kannn???


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: